lainnya inspiring

Pemerintah Simpang Siur Menangani Covid-19 Karena Tak Terkoordinasi dengan Baik Akibatnya Rakyat Semakin Susah

penulis: Admin | 16 May 2020 18:35 WIB
editor:


Oleh : Muhammad Hanafi
Vice President AMSA (ASEAN Muslim Student Association) Indonesia.

KejarFakta.co - Pandemi covid-19 telah 2 bulan mengobrak-abrik tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Sangat banyak sektor yang lumpuh akibatnya, bahkan tak kenal tingkatan sosial apapun latas belakangnya. Namun ironinya kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi korban utamanya.

Ada 3 (tiga) hal yang ingin saya bahas dalam tulisan sederhana ini.

Pertama, Kebijakan Pemerintah Simpang Siur.

Tidak sedikit masyarakat yang mengkritik kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap "simpang siur" selama ini. Mulai dari pengumuman kasus pertama covid di Indonesia pertanggal 02 Maret tempo lalu yang dianggap sebagian pihak tidak adanya keterbukaan dengan pasien pertama hal itu menggelitik masyarakat untuk mengkritisinya. Kebijakan pemerintah seolah-olah memberikan sinyal ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi, pasalnya banyak pernyataan presiden maupun kabinetnya tidak konsisten dalam pengambilan kebijakan selama ini.

Selama dua bulan terakhir, kebijakan transportasi di Indonesia berubah-ubah. Dari longgar menjadi ketat lalu longgar lagi.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan menteri perhubungan (Permenhub) diantaranya, Permenhub 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada 9 April 2020 dan Permenhub 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 23 April 2020.

Dari aturan ini muncul kebijakan yang bersalin rupa, sehingga membingungkan kepala daerah dalam menegakkan aturan. Kebijakan baru yang berlaku sejak hari Kamis, 7 Mei, adalah buah dari Permenhub 25/2020. Menhub, Budi Karya Sumadi secara resmi membuka kran seluruh moda transportasi pada orang-orang yang memenuhi syarat.

“Mulai besok 7 Mei. Pesawat, segala macam, (boleh mengangkut) orang-orang khusus. Tapi tidak boleh mudik." kata Budi Karya saat rapat virtual mengenai Antisipasi Mudik Lebaran 2020 dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Ini benar

Kedua, Pemerintah dengan Gugus Tugas Covid-19 Tidak Terkoordinasi dengan Baik.

Disamping pemerintah dan kabinetnya yang dianggap tidak satu komando, koordinasi antara pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sering terjadi mis komunikasi tentang informasi maupun penanganan covid sebagaimana mestinya.

Bahkan Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Doni Manardo mengucapkan "Inilah saya katakan tadi kita punya tiga persoalan, pertama penyakitnya covid, kedua birokrasi kita tidak terintegrasi ego sektoral, yang ketiga pemerintah". Beliau juga sebut pemerintah justru buat rakyat bingung.

Selain koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik, informasi penyebaran covid-19 juga tidak akurat dengan informasi yang ada didearah. Pertanggal 15 Mei 2020 jumlah kasus tanggal 15/05 sebanyak 490 orang terinfeksi virus, sebelumnya pertanggal 14/05 sebanyak 16.006 orang, maka totalnya 16.496 orang terinfeksi.

Jumlah kasus dengan followup spesimen 2x negatif (dinyatakan sembuh) pada tanggal 15/05 sebanyak 285 orang sembuh, sebelumnya pertanggal 14/05 sebanyak 3518 orang sembuh, maka totalnya 3803 telah orang dinyatakan sembuh. Jumlah kasus meninggal (MD) pada tanggal 15/05 sebanyak 33 jiwa, sebelumnya pertanggal 14/05 sebanyak 1043 jiwa, maka total MD 1076. Ini adalah data keseluruhan pertanggal 15 Mei 2020 kemarin. (Sumber dari Kemenkes maupun Gugus Tugas Covid-19)

Adapun data di daerah, contoh Kalimantan Selatan. Data yang diinformasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan sangat jauh berbeda dengan data pusat. Berikut rinciannya pertanggal 15 Mei 2020, data pusat menerangkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdapat kenaikan drastis sebanyak 69 orang terinfeksi di Kalsel sedangkan data di daerah menerangkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdapat kenaikan hanya 34 orang.

Namun yang menjanggal dan meragukan koordinasi antara pusat dan daerah sangat tidak berjalan dengan indikasi sebagaimana berikut: Data di pusat menerangkan pertanggal 15 Mei 2020 Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total kasus terinfeksi sebanyak 363 orang diantaranya 24 sembuh dan 9 meninggal dunia. Sedang data di daerah menerangkan total kasus terinfeksi sebanyak 321 diantaranya 63 sembuh dan 35 meninggal.

Hal itu sangat tidak sesuai antara data pusat dan daerah, masyarakat menginginkan adanya informasi valid yang beredar dan semata-mata tidak untuk menakut-nakuti masyarakat.

Ketiga, Kebijakan Presiden Semakin Menyusahkan Rakyat.

Dimasa pandemi ini sempat-sempatnya menandatangani Perpres soal kenaikan iursn BPJS dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Sehingga banyak masyarakat memilih turun kelas kartu BPJS.

Tak berkomentar banyak mengenai hal ini, sungguh tidak masuk akal bila melihat kondisi sekarang malah mengambil kebijakan yang semakin menyusahkan rakyat.

Terakhir saya berharap semoga kondisi ini segera normal dan dapat teratasi dengan maksimal dengan segala kerah upaya pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19 dalam menangani pandemi ini.

Apapun yang terjadi saat ini saya berharap masyarakat tetap menjaga tradisi gotong royong saling bantu membantu terutama bagi tetangga kita disekitar.

Tetap berdoa dan jaga optimisme diantara kita, semoga para pemimpin kita diberi kekuatan dalam mengambil kebijakan pro rakyat disituasi yang genting ini. Semoga kita dihadirkan pemimpin yang adil dan bijaksana. #MariBerdoa

Tag :

#Pademi Covid-19 #Pemerintah