lainnya data

Kementerian ATR/BPN Diminta Tegas Gandeng Polisi Bentuk Satgas Mafia Tanah

penulis: Admin | 14 November 2020 10:40 WIB
editor:


Babel, KejarFakta.co - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus tegas gandeng Polisi dan bila perlu bentuk tim satuan tugas (satgas) mafia tanah untuk mengupas baik itu dugaan sengketa dan konflik di bidang pertanahan yang tidak menutup kemungkinan disinyalir terindikasi di daerah.

Seperti halnya baru-baru ini yang terjadi diwilayah daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Diduga pekerja dan ataupun karyawan salah satu perusahaan perkebunan telah dengan sengaja memasang patok semen dengan ukuruna besar. Belum diketahui secara pasti pemasangan patok tersebut tujuannya apa, apakah itu patok HGU (Hak Guna Usaha) atau hanya sekedar patok batas wilayah.

Anehnya pemasangan patok tersebut tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Padahal seperti diutarakan warga setempat yang tinggal disekitar dirinya mengakui mengelola lahan tersebut untuk bertani kurang lebih lamanya sekitar 20 tahun dalam arti lahan dan atau areal tersebut terbilang lahan adat.

"Pemasangan patok tersebut yang berada sekitar areal lahan saya tanpa sepengetahuan saya. Sedangkna saya mengolah lahan ini sekitar kurang lebih 20 tahun lamanya. Meskipun tanaman yang sebelumnya saya tanam tidak permanen dalam arti tanaman musiman seperti tanaman padi. Sementara untuk tanaman permanenpun seperti pohon nangka dan lainnya masih tegak berdiri disini dan itupun bukti bahwa saya sudah lama mengelola lahan ini", ujarnya bapak tua inisial (HN) kepada awak media ini Jum'at (13/11/2020).

Tidak hanya disitu saja, informasi yang dihimpun awak media ini juga menyebutkan dari sumber yang identitasnya tidak mau difublikasikan. Bahwa, diwilayah sekitar juga diduga salah satu perusahaan perkebunan diduga kuat ada area dan atau lokasi yang terindikasi kawasan hutan.

"Waktu itu, seingat saya wilayah tersebut sempat tidak dipetik TBS (Tandan Buah Segar) nya tapi belakangan ini area tersebut sudah dilakukan proning(pembersihan pelepah kelapa sawit) dan pemanenan buah. Dari informasi yang saya dapat area tersebut diisu kan terindikasi kawasan hutan juga", ucapnya sumber yang identitasnya tidak mau difublikasikan. senada kepada awak media ini.

Terlebih lagi, tim kejarfakta.co mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit diwilayah sekitar juga diduga kuat melakukan aktifitas pembukaan lahan dan penanaman dalam arti perusahaan tersebut diduga kuat melanggar inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia ) Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Melihat dari aspek penomena yang ada tim KejarFakta.co mendapat laporan bahwa masyarakat meminta untuk Kementerian ATR/BPN harus tegas gandeng polisi bentuk satgas mafia tanah.

"Kami berharap bapak bisa menyampaikan ini kepada pihak Kementerian ATR/BPN bila perlu gandeng Polisi Bentuk Satgas Mafia Tanah untuk turun ke daerah supaya persoalan yang ada didaerah bisa dijabarkan secara terang benderang", pinta beberapa masyarakat kepada tim KejarFakta.co.

Seperti dilansir dari media online baru-baru ini pada tanggal 11 November 2020, ternyata Kementerian ATR/BPN Bentuk Satgas Mafia Tanah untuk mengupas tuntas sengketa dan konflik di bidang pertanahan.

"Kita akan tindak tegas para mafia tanah itu", tegas Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Sengketa dan Konflik, di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Rakernis tersebut digelar untuk mencari solusi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus yang menjadi target Tim Pencegah dan Pemberantasan Mafia Tanah pada tahun 2020. Hary mengungkapkan, modus operandi para mafia tanah ini semakin hari semakin luar biasa. Mereka membentuk tim secara terstruktur. Bahkan, terdapat divisi-divisi khusus. "Ada yang bertugas menjadi buzzer mencari tanah, menduduki tanah, advokasi, menyogok aparat untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang ada Menteri ATR/BPN dan Kapolri membuat satgas anti-mafia tanah", bebernya.

Hary bertutur, satgas ini dibentuk atas keprihatinan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Setiap kunjungan kerja, Sofyan selalu mendapat aduan mengenai praktik mafia tanah. "Itu fenomena yang nyata dimana masalah pertanahan ini tidak akan berhenti kalau kita tidak peduli akan penangananya", katanya. (Marsidi/tim)

Tag :

#Babel #Kabupaten Belitung Timur #Mafia Tanah