lainnya data

Diduga Ada Kejanggalan Terbitnya IUP di Desa Perpat Membalong

penulis: Admin | 21 March 2020 19:41 WIB
editor:


Membalong, KejarFakta.co - Lagi-lagi mencuatnya persoalan lahan di Desa Perpat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, yang disinyalir diduga untuk peruntukkan pertambangan jenis tanah liat.

Dari informasi yang dihimpun media ini, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor:188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019, tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (jenis tanah liat) kepada (PT.CMBP) di Desa Perepat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, diduga ada kejanggalan dari 4 (empat) IUP yang sudah terbit.

Keputusan Nomor: 188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019 yang ditetapkan di Pangkal Pinang tertanggal 22 April 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Feryanis, S.Sos, M.Si atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Babel terdapat kejanggalan.

Kejanggalan terkait tembusan, dari 14 poin tembusan, pada poin ke 8 (Delapan), tertulis kepada Bupati Belitung Timur (Manggar Beltim), Sedangkan lokasi IUP jelas-jelas menyebutkan berlokasi di Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Namun tembusan surat keputusan IUP PT CMBP justru ke Bupati Belitung Timur (Beltim).

Menyikapi IUP ekplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan (jenis tanah liat) milik PT CMBP diwilayah Desa Perpat menjadi pertanyaan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Sebagai Kepala Desa, Sukri mengatakan, saat dihubungi awak media melalui telepon seluler, Jum'at (20/03/2020) malam. Dirinya merasa heran, lantaran tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ini, padahal lokasi keberadaan IUP tersebut jelas-jelas berada di Desa Perpat.

"Bukan hanya itu, untuk mendapatkan IUP tentunya harus ada sosialisasi kepada masyarakat, terkait dampak lingkungan yang ketahui oleh desa. Bahkan diareal IUP tersebut ada juga lahan masyarakat yang hingga kini tidak ada kejelasannya yang pasti," ujarnya.

Sayangnya, Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, via handphone Jum'at (20/03/2020) malam terkait adanya kejanggalan dalam surat keputusan tersebut dengan singkat menjawab, "Silahkan tanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu".

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. (Marsidi/Tim)

Tag :

#Pertambangan #Belitung